Dinas Pariwisata: Lapangan Merdeka Bisa Dijadikan Wisata Kuliner

Picture
WATAMPONE, TRIBUN BONE— Setelah Pemerintah Kabupaten Bone mengeluarkan surat untuk melakukan penggusuran terhadap pedagang kaki lima (PKL) diseputaran  Lapangan Merdeka Watampone. Keresahan para PKL mulai kelihatan dan merasa was-was jika terjadi penggusuran sewaktu-waktu. Keresahan para PKL ditangkap oleh beberapa komponen masyarakat yang sering mangkal di lokasi tersebut, seperti Asosiasi Pedagang Kaki Lima  Indonesia (APKLI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone. Setelah beberapa kali penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Bone  dengan satu konsep yakni PKL tetap diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas bisnisnya di Kompleks Lapangan Merdeka.

Untuk menentukan nasib mereka apakah tetap diberi peluang atau akan digusur dari tempat itu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Bone menggelar rapat kerja dengan berbagai instansi yang berkepentingan dengan lokasi tersebut, Selasa (10/7) seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Kantor Kebersihan, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Rapat dipimpin  Ketua Komisi I, Firman Batari,  yang didampingi, Dr.H. Andi Mappamadeng Dewang, M.Si.

Komisi I menilai, rencana Pemerintah Kabupaten Bone untuk menggusur para PKL di Lapangan Merdeka adalah sebuah kekeliruan dan tidak mencerminkan pemerintahan yang demokratis. Kalau Pemerintah Kabupaten Bone menggusur mereka, maka itulah wujud nyata pemerintahan yang otoriter. Marilah kita carikan solusi agar tidak ada yang dikorbankan, karena mereka adalah rakyat Bone yang tentunya harus dilindungi oleh pemerintah dalam melakoni aktivitasnya sebagai masyarakat kecil.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, Hj. Nurliya Andi Terwo, SE  setuju dengan keberadaan PKL di Lapangan Merdeka dengan syarat harus ditata sedemikian rupa sehingga menjadi lokasi wisata kuliner. “Saya   setuju dengan keberadaan PKL di Lapangan Merdeka tapi harus ditata sedemikian rupa, sehingga menarik dan bisa menjadi wisata kuliner,” harapnya.

Komisi I, dengan Instansi terkait, APKLI dan PMII sepakat dan tetap dilanjutkan  berjualan di Kompleks Lapangan Merdeka Watampone dengan catatan, harus dijaga kebersihan, tempat tidak permanen dan grobak seragam secara keseluruhan, dan kalau ada acara besar gerobak bisa dipindahkan. Kesepakatan tersebut disetujui oleh semua unsur yang ada .

Bahkan Ketua APKLI Kabupaten Bone, Burhanuddin Natsir,  sudah melakukan komunikasi bisnis dengan rekan kerjanya di Jakarta dan siap men fasilitasi para PKL dengan grobak seragam.(aba/dar)
andi chandra tenribone putra kajuara
30/12/2013 09:39:21 am

kalau menurut saya, para pkl yang ada di kota bone itu seharusx pemerintah membikinkan tempat untuk berjualan, utamanya pkl lapangan merdeka dan pkl pantai kering serta pasar malam yang ada di tanah bangkalae dpt dipindahkan karena merusak pemandangan dan menghambat alur lalu lintas

Reply
16/5/2014 11:03:34 am

terbitnya surat larangan penjualan disputar lap. merdeka, itu bukan pengebirian tetapi mereka direlokasi ketempat yg telh diprogramkan pemerintah guna menciptakan keindahan dn tata kota bone itu sendiri, sbgi contoh di kompleks pasar di jl. besse kajuara, pasar kuliner di jl. mangga, mari kita menghargai pemerintah dn dijadikan semua alasan untuk populeritas publik dn mri kita berbalik pada diri ketika saya berada possi pemerintah dn pemerintah pd pssi anda ! ap yg anda lkukan dgn alasan yg sama.

Reply



Leave a Reply.

    Arsip

    July 2012
    June 2012

    Kategori

    All
    Aneka
    Ekonomi
    Kecamatan
    Kota
    Mimbar Jumat
    Olahraga
    Pendidikan
    Politik & Hukum
    Topik Utama
    Umum