 PERTEMUAN Rio+20 yang dijadwalkan Juni 2012 ini adalah sebuah agenda in-ternational Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kembali menggaungkan penting- nya implementasi dari isu global, Green Economy atau Ekonomi Hi- jau dengan slogannya “pro growt, pro-job, and pro-poor”, suatu ini- tiatif tentang ekonomi modern yang merespon persoalan lingkungan dan menjawab masalah kemiskinan serta kesen- jangan ekonomi dunia. Inisiatif Green Economy dalam Tatanan Global. Gagasan tentang ekonomi hijau berangkat dari key- akinan para ekonom environmen- talist dunia tentang kegagalan pasar “market failure” yang menumbuhkan ketidakpercayaan akan sistem kapitalis karena telah memunculkan persoalan kemiski- nan dan ketidakadilan global. Se- mentara aktivitas-aktivitas ekonomi telah mengakibatkan ber- munculannya permasalahan lingkungan seperti krisis ekologi, eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan pada kelang- kaan, hingga berujung kepada isu yang menuntut perhatian khusus warga dunia, yaitu perubahan iklim “climate change” dan pema- nasan global “global warming.”
 DALAM menghadapi Pekan Olahraga Nasional yang tinggal menghitunghari. Kesiapan Riau sebagai tuan rumah perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII pada September 2012 mendatang hingga saat ini, masih fokuspada penyelesaian venue-venue yang memang menjadi perhatian. Disebabkan dari awal sudah menjadi catatan khusus, dan mestilah pembangunannya perlu mendapatkan perhatian. Menurut Ketua Harian I PB PON Emrizal Pakis. Katanya, hingga saat ini perkembangan venue sudah mencapai 70 persen. “Kita sudah menerima laporan, beberapa venue sudah di atas 70 persen pembangunan- nya. Hanya asrama atlet yang masih di bawah 50 persen, sedangkan asrama atlet tidakada hal yang perlu dikhawatir- kan sebab sudah dipastikan pada minggu kedua Agustus, asrama sudah selesai. Kita mengejar pembangunan venue dan asrama yang fungsional meskipun belum selesai sempurna, yang penting dapat kita gunakan untuk bertanding. Sedangkan tujuh venues yang belum rampung pengerjaannya. Kondisi ketujuh venues tersebut masih di bawah60 persen, yakni Gedung Wushu di Sport Center Rumbai, Gedung Gulat di PKM UIR (renovasi), venues futsal di depan Stadion Beringin, Tembila- han, Indragiri Hilir. Sedangkan di Kota Pekanbaru beberapa venues yang kondisinya masih berada di bawah 60 persen adalah boling,biliar dan sepak takraw di Purna MTQ, sofbol di Unilak dan bisbol di depan Stadion Utama Riau.” (Antara News, 14 Juni 2012)
Sekaligus Dalam Mengembangkan Karakter Peserta Didik  KURIKULUM Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)yang dipercayakan pada setiap tingkat satuan pendidikan hampir senada dengan prinsip implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), perlu dipayungi oleh Manaje- men Berbasis Sekolah (MBS). Artinya, hal tersebut merupa- kan pelimpahan wewenang yang besar kepada sekolah untuk memperbaiki mutu pendidikannya, baik dengan menyusun dan mengembangkan kurikulum, maupun dengan mendorong guru untuk berinovasi, dan mengajak partisipasi masyarakat (Megawangi, 2007). Menghadapi tantangan perubahan kurikulum yang tujuan- nya adalah untuk memudahkan sekolah untuk mengoptimalkan seluruh sumberdayayang ada, upaya yang dapat dilakukan sekolah dalam mengimplementasi- kan KTSP sekaligus dalam mengembangkan karakter Peserta Didiknya dapat ditempuh melalui cara sebagai berikut:
 Dalam rilis tersebut Kepala Badan P e n g e m b a n g a n Sumber Daya Manusia Pendid- ik dan Peningkatan Mutu Pen- didikan, Kemendikbud, Syaw- al Gultom menjelaskan, “Pelak- sanaan ujian ulang ini jangan disalahpahami sebagai anca- man. Roh dari uji ulang ini un- tuk pembinaan,” kata Syawal, Senin (4/6/2012) di Jakarta. Menurut Syawal, para guru yang belum memenuhi standar akan dibina dengan berbasis web maupun tatap muka. Guru diberi kesempatan beberapa kali hingga mampu memenuhi stan- dar guru profesional. “Dengan cara seperti ini, para guru akan terbangun kesadarannya su- paya tidak berhenti meningkat- kan kualitas pembelajarannya. Jadi, guru-guru tidak puas den- gan kelulusan sertifikasi saja,” tutur Syawal.
 MELUASNYA ang ka kemiskinan ten tu tidak bisa lepas dari krisis ekonomi yang masih menimpa bangsa Indonesia. Ini karena, kemiskinan selalu berkaitan dengan kebutuhan ekonomi dan pemenuhan hak hidup masyarakat secara luas. Kebutuhan ekonomi dalam menjalani kehidupan sangat menentukan terhadap pen- ingkatan kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia agar tetap bertahan di tengah kompleksitas persoalan bang- sa ini.
| | KORUPSI dan koloninya tak henti-hentinya menjarah keuangan Negara. Terungkap yang satu, muncul lagi yang lainnya. Bagaikan pohon pisang yang belum berbuah, jika ditebang akan muncul tu- nasnya lagi.
Entah sudah berapa juta tri- liun uang rakyat yang habis dikorupsi oleh koruptor dan koloninya. Sehingga berdamp- ak dengan pembangunan Negara yang lamban dan ke- hidupan masyarakat jauh dari kata sejahtera. Harus bagaima- na cara bangsa/Negara ini men- gatasi dan memberantasnya. Beberapa lembaga sudah ter- bentuk, dari yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sipil. Namun tidak bisa membendung lajunya para penjahat, penjilat uang rakyat ini beraksi. Dari lembaga Nega- ra yang dibentuk, itu juga san- gat menyedot penggunaan uang rakyat. Mulai dari komisi, pansus, dan lain-lainya. Bay- angkan saja untuk kasus cen- tury saja. Miliaran rupiah yang digunakan. Namun hasilnya sangat-sangat dipertanya- kan sampai sekarang. Be- lum lagi pembentukan pansus-pansus yang lain- nya. |
| | PERMASALAHAN Jakarta begitu kompleks. Jurang antara si kaya dan si miskin terlihat semakin jelas. Se- mentara hari ini, Jakarta dihadapkan dengan hiruk pikuk Pemilukada atau Pilgub DKI. Mampukah Pilgub DKI menjawab tentang kesejahteraan yang sudah dirindukan oleh sebagi- an masyarakat miskin kota Jakarta atau ianya hanya menjadi ilusi dari manisnya janji-janji politik pasan- gan calon yang bertarung pada Pilgub DKI.
Melihat dari aspek historis, la- hirnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung merupakan ko- reksi terhadap pelaksanaan Pilkada melalui perwakilan oleh DPRD se- bagaimana yang pernah diamanatkan Undang-undang No 22 Tahun 1999. Namun, seiring perjalanan pada akhirnya semakin kentara dengan implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi melalui Un- dang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
|
(Fasilitator Pemberdayaan PNPM Mandiri Pedesaan) | | BENAR kata Jusuf Kalla bahwa demokrasi bukan lah tujuan, melainkan jalan untuk kesejahteraan rakyat. Dan apa pun bentuk dan proses demokrasi yang dijalankan di tanah Nusantara saat ini, “terma- suk ri tana ogi Bone” ia akan ber-jalan dan berproses secara lebih baik lagi, bila ia tidak dikelola dan direkayasa demi kepentingan pribadi atau kekuasaan. Demokrasi akan berhasil dan berkembang sesuai tujuan- nya, yakni terciptanya kese-jahteraan rakyat, jika ia dikelola hanya demi kepentingan rakyat dan pengembangan demokrasi itu sendiri.
Demokrasi dimulai dari defi- nisinya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Definisi ini melahirkan harapan sekaligus ilusi bahwa dermokrasi akan membawa keadi- lan, yang menempatkan rakyat pada tempat yang sejajar dalam segala hal. Demokrasi harus di- jadikan sebagai wadah, jalan dan alat politik yang memungkinkan terciptanya kesejahteraan rakyat. Meski tidak dapat dipungkiri bah- wa demokrasi kerap tidak lagi menjadi alat, tetapi sebagai tu- juan.
|
| | TANAMAN Conggoreng Bangkung-bangkung sebe- narnya sejak dari dulu dikenal oleh masyarakat, bahwa sebe- lumnya tanaman itu cenderung menjadi tanaman liar sehing- ga masyarakat tidak pernah membudidayakannya, padahal di daerah Jawa sudah lima tahun dibudidayakan oleh masyarakat, sedangkan hasil panennya telah bekerjasama dengan beberapa pengusaha dan salah satu diantaranya adalah PT. Bangu Sagara di Jawa Barat yang dikoodinir langsung oleh Bapak Kankan Abdul Rohman, keberhasilan masyarakat petani CB2 di Jawa Barat dan sekitarnya membuat kami juga merasa tertarik untuk menerapkan atau membudidayakannya juga di wilayah kami (Bone Selatan) tepatnya di Kecama- tan Patimpeng Kabupaten Bone, di tambah dengan duku- ngan penuh dari Bapak H.Syamsuddin salah satu pengusaha sukses CB2 yang sudah empat tahun menggeluti menanam CB2 dengan melibatkan 59 kelompok tani dari Enam kecamatan di- wilayahnya. |
| | Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak-anak yang kurang mampu dan yang hidup di daerah pelosok mengakibatkan semakinbanyaknya anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan dengan fasilitas memadai.Mendirikan sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP adalah kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah untuk anak-anak yang tak mampu untuk bersekolah karena tingginya biaya sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan program kerja pemerintah yang selalu menjadi PR dari tahun ketahun, Selain dari itu juga dalam rangka meningkatkan SDM yang berkualitas dan mampu berkompetisidalam kancah nasionalmaupun internasional. Dalam Ironi Pendidikan Indonesia menetapkan kebijakan tersebut pemerintah tidak serta merta asal dalam menetapkan kebijakan tersebut. |
|
RSS Feed