Picture
WATAMPONE, TRIBUN BONE— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, Dr.H.Andi Mappamadeng Dewang,M.Si menilai, pemerintahan sekarang ini sudah berjalan tidak adil. Hal itu dikatakannya saat ditemui di kediamannya, Senin (9/7).

Dia mengatakan, pemerintah berpikir netral, kolektif dan memfokuskan perhatian kepada pencapaian dan tujuan pemerintahan. Sedangkan tujuan pemerintahan itu adalah memberi kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan tidak merugikan orang lain.

“Ini yang perlu dipertegas bahwa tujuan pemerintahan itu adalah memberi kebahagian kepada masyarakat baik kebahagiaan jasmaniah maupun rohaniah dan tidak merugikan  orang lain. Itu berarti bahwa dalam pemerintahan tidak boleh membeda-bedakan orang, harus menjaga dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan mampu menjaga jarak,” paparnya.

Politisi PDI-P ini berpendapat, kami melihat pemerintahan sekarang ini lebih cenderung terlalu fokus kepada kepentingan politik. Sehingga dengan mudah mengelompokkan orang untuk diberi pelayanan bagi masyarakat yang menjadi pendukung selama ini. Yang menjadi pendukung maka itulah yang diutamakan jadi pelayan.

“Sementara  kelompok yang dianggap lawan atau menantang tidak dilayani. Inilah pemerintahan yang terjadi di Bone sekarang ini. Sehingga dengan demikian pemerintahan ini sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

H.Andi Mappamadeng menyebutkan, bagi yang mendukung maka diberikan pelayanan, diberikan forsi-forsi pembanguan pada daerah-daerah yang dianggap pasif. Misalnya penempatan proyek dan  perbaikan jalan diberikan kepada masyarakat yang dianggap menjadi pendukung selama ini. Sebaliknya jalan dikerjakan sepotong-sepotong, coba dilihat saja itu pengaspalan jalan hanya dibuat sepotong-sepotong.
“Kalau disini dilihat banyak lawan atau yang tidak mendukung, tidak diperbaiki. Coba lihat sendiri, banyak jalan yang seperti itu dan tidak perlu saya sebutkan daerah mana saja yang dimaksud,” ujarnya.

Dijelaskan, yang pasti bahwa kita menilai pemerintahan yang ada sekarang ini seperti pemerintahan balas dendam. Jadi pihak penguasa itu merasa dirinya mau memperlihatkan kehebatan kekuasaannya, lalu  memperlihatkan betapa penderitaan orang itu kalau dia tidak mendukung. Itu yang nampak sekarang.
Kita harus merubah model pemerintahan, yang kita mau bangun pemerintahan yang lebih demokratis karena cara-cara yang disebutkan tadi bukan cara demokratis, tapi  tidak demokratis.
Harus ada unsur otoriter di dalamnya. Nah, itu yang harus dirubah bagaimana pemerintahan Bone ini membangun sebuah pemerintahan yang betul-betul menjaga netralitas. Seluruh masyarakat Bone adalah bahagian yang mempunyai hak untuk dibenahi dan diberikan hak-hak.

“Karena kalau tidak, kita  membangun tidak merata, haknya masyarakat itu sama semua. Mereka semua membayar pajak, mereka sejak lahir menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah. Untuk menjalankan kekuasaan itu tentu sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang bersangkutan bukan aspirasi pemerintah yang memilih-milih bahwa ini yang mau dibangun, itu yang mau dibangun tanpa melibatkan rakyat. Sehingga yang selalu menjadi pertanyaan, sejauh mana dana-dana rakyat yang dikelola itu mampu memberikan sentuhan langsung kehidupan kepada masyarakat.

Jadi kalau masyarakat itu penyakitnya, penyakit malaria maka tentu yang diminta disini obat malaria, sementara pemerintah menyediahkan obat disentri. Masyarakat bisa semakin sakit. Itu yang kita buka. Kita butuhkan pemerintah daerah yang mampu membangun dan megembangkan otonomi daerah sehingga kemandirian Pemda itu tinggi tidak terlalu banyak mengharapkan banyak bantuan dari pemerintah pusat. Olehnya itu, kita butuhkan pemimpin yang mana pendapatan asli daerah itu bisa lebih ditngkatkan. (bur/dar)



Leave a Reply.

    Arsip

    July 2012
    June 2012

    Kategori

    All
    Aneka
    Ekonomi
    Kecamatan
    Kota
    Mimbar Jumat
    Olahraga
    Pendidikan
    Politik & Hukum
    Topik Utama
    Umum